BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten setempat tidak main-main dengan masalah limbah crude palm oil (CPO) yang tumpah di tempat bongkar muat PT Surya Mentaya, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga.

"Kalau ada kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat silakan, tapi proses pencamaran lingkungan harus tetap di proses," kata Rudianur, Kamis (22/6/2017).

Rudianur juga mengingatkan DLH menindaklanjuti masalah itu dengan benar. Apalagi masalah itu  sudah sampai ke Pemerintah Provinsi Kalteng, karena dampak dari masalah tersebut sangat besar.

"Kami tidak ingin masalah ini ditutup-tutupi, proses secara transparan, sampaikan hasilnya ke publik, apa dampaknya," tegas Politisi Partai Golkar tersebut.

Tidak hanya itu, Rudianur juga meminta kepada DLH untuk mengecek kondisi air sungai Cempaga, apakah layak tidak digunakan lagi. Agar jangan sampai akibat ketidaktahuan masyarakat karena kurangnya perhatian Pemerintah Daerah melalui dinas terkait mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi warga.

"Kita tahu semua warga di Cempaga sebagain besar aktivitasnya di sungai, dari itu air sungai harus dibisa dipastikan aman atau tidak," ucapnya.

Senin (19/6/2017) malam CPO di pelabuhan bongkar muat PT Surya Mentaya tumpah, akibatnya sungai desa setempat tercemar atas insiden tersebut. (NACO/B-5)