BORNEONEWS, Sampit - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak jelas membuat bakal calon kades ini merasa dirugikan.

"Saya selaku bakal calon Kades Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anton Al Sudani tokoh pemuda Desa Sudan Kecamatan Cempaga Hulu, kami merasa sangat dirugikan," kata Benny BU Jangking.

Pernyataan Benny bukan tanpa alasan, mengingat jika pelaksanaan yang tidak jelas dan selalu tertunda membuat mereka harus bolak balik memperbaharui persyaratan sebagai calon Kades.

"Bukan hanya bakal calon Kades saja yang dirugikan, namun seluruh masyarakat Desa juga dirugikan, karena Pjs Kepala Desa tidak bisa mengeluarkan surat-surat yang bersifat prinsip seperti Surat Keterangan Tanah (SKT)," katanya.

Akibatnya ini akan menghambat seluruh program-program Desa yang lainnya."Seharusnya Pemerintah Kabupaten melalui Panitia Pilkades Kabupaten menjelaskan penyebab tertundanya Pemilihan Kepala Desa serentak," kata Benny.

Bukan sebaliknya, sampai detik ini terkesan membiarkan karena tidak ada kejelasan yang pasti kapan Pilkades akan dilaksanakan. "Sementara payung hukum untuk melaksanakan kegiatan itu sudah beres," tegasnya.

Selain itu menurut Benny, atas  penundaan ini seluruh honor Panitia Pilkades baik tingkat Desa maupun Kabupaten dihentikan. Bila tetap berjalan maka tidak mustahil anggaran Pilkades akan membengkak.

Sebelumnya juga tokoh muda Kecamatan Cempaga Hulu Anton Al Sudani menilai tidak jelasnya pelaksanaan Pilkades membuat calon kades resah, pasalnya mereka yang berasal dari luar kota harus mengeluarkan biaya untuk bolak balik ke kota memperbaharui persyaratan calon kades yang masa berlakunya singkat. (NACO/B-2)