Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Rokan Hulu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Barito Timur Dijabat Adolina Sendol

  • Oleh ANTARA
  • 21 Juni 2017 - 17:45 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Anggota Dewan Perwakilan Rajyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Adolina Sendol resmi menjabat ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) masa bakti 2017-2019.

Ketua KPP Kalteng Andina Theresia Narang melantik politisi Partai Nassional Demokrat (Nasdem) itu di gedung paripurna DPRD Baito Timur, Selasa (20/6/2017.

"Karena telah dilantik, maka kami siap melaksanakan tupoksi sesuai visi-misi KPP," ujarnya.

Adolina menjelaskan, sesuai visi miso KPP maka pihaknya yang terdiri dari lima anggota dewan perempuan akan mengupayakan peniadaan peraturan perusahaan yang bias gender.

Ia juga berjanji akan mendorong terlaksananya pembentukan undang-undang yang sensitif gender, serta mengembangkan kemitraan dengan semua pihak terkait dalam pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini pun akan dimulai di Kabupaten Barito Timur.

Ketua KPP Provinsi Kalteng Andina Theresia Narang mengatakan, KPP merupakan wadah mempercepat proses demokratisasi di Indonesia dengan mengutamakan gender dalam pembangunan nasional serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Anggota DPRD Provinsi Kalteng dari PDIP itu juga menegaskan, visi dan misi yang wajib dilaksanakan KPP adalah terciptanya akselerasi demokrasi Indonesia yang diimplementasikan dalam meningkatkan partisifasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakkan publik. Utamanya dalam mengupayakan terciptanya kebijakan program, kebijakan proyek dalam kebijakan pembangunan, mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan adil.

"Saya berharap dengan telah dilantiknya pengurus ini agar dapat menjalankan topoksinya sesuai visi dan misi dan bisa menjadi barisan terdepan dalam upaya memperjuangkan hak-hak serta kepentingan kaum perempuan," kata Andina.

Ia berharap dalam setiap kebijakan mulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tata pemerintahan memiliki wawasan gender. (KBA)

Berita Terbaru