BORNEONEWS, Kasongan - Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Karyadi tidak setuju dengan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang selama ini diterapkan. Misalnya, kebijakan menyangkut dana alokasi umum (DAU), itu merupakan kewajiban pusat menyalurkan kepada daerah.

Tapi, ujar Karyadi yang juga Ketua DPD Demokrat Katingan ini, dalam siklus anggaran pusat kepada beberapa daerah ada pemangkasan, meski ada rencana mengembalikan.

"Bila terlambat mengembalikan, ini mengganggu APBD kabupaten/kota yang ada," ujarnya. Kebiajak lain seperti dana alokasi khusus (DAK), kata Karyadi sejauh ini juga ada pemotongan.

Karyadi mengatakan konsistensi pusat terhadap anggaran DAK, itu apakah selalu diurus oleh SKPD atau memang sudah diplot oleh pusat.

Jika sudah diplot harusnya tidak perlu lagi untuk biaya lobii dan sebagainya. Artinya ini membebani siklus anggaan daerah, apalagi, ada dana sharing.

Padahal DAK salah satu bagian tidak terpisahkan dari pendapatan pajak yang seyogiyanya dikembalikan ke daerah.

Karyadi menggambarkan pembagian IUP HDR misalnya, tentu pembagiannya harus berimbang antara daerah penghasil dan pusat.

"Kebijakan lain yang mengganggu yakni tarif dasar listrik (TDL), dengan adanya kenaikan TDL khususnya pelanggan listrik 900 wat, ini mengganggu ekonomi warga masyarakat," katanya.

Lainnya yang dianggap mengganggu ekonomi masyarakat adalah peredaran gas LPG 3 kg. Pasalnya sejauh ini harga gas LPG ditingkat eceran khususnya di Katingan Rp28 ribu hingga Rp35 ribu per tabung meski tidak ada pengumuman resmi penaikan oleh Pertamina. (ABDUL GOFUR/B-6)