BORNEO NEWS, Kuala Kapuas - Pemkab Kapuas hingga saat ini belum memilki feri penyeberangan sendiri. Selain itu, dari tiga dermaga feri penyeberangan yang dimiliki, yakni di Sei Pitung Mandomai, Selat Hulu, dan Saka Mangkahai, hanya satu yang telah beroperasi.

"Memang kita belum memiliki feri penyeberangan dan masih kekurangan untuk penunjang sarana prasarana, terutama dermaga feri. Kalau pun ada hanya di tiga titik. Namun dari tiga itu, baru satu yang berfungsi yakni di Sei Pitung-Mandomai," ungkap Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Untung Herianto, Jumat (7/7/2017).

Sedangkan dua dermaga milik Pemkab Kapuas lainnya yakni di Selat Hulu dan Jalan Kalimatan atau di sebelah gudang Bulog, dibiarkan mangkrak. Menurut dia, dermaga di Selat Hulu mangkrak karena tidak layak digunakan. Sebab secara teknis tidak memenuhi syarat kelayakan. Sementara itu, dermaga di Saka Mangkahai akan difungsikan bila pemkab telah memilik armada feri penyeberangan sendiri.

"Kalau pelabuhan feri di Selat Hulu tidak bisa digunakan karena teknisnya tidak layak untuk tambatan kapal feri, yang pantas itu getek saja. Makanya kita akan kembangkan di Desa Tarantang kalau pemeritah daerah sudah memiliki armada feri dan akan dihidupkan kembali dermaga-dermaga yang belum berfungsi," ucapnya.

Sekarang ini, sebut Untung, pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi jasa penyeberangan setiap bulan ditetapkan sebesar Rp200 ribu per unit feri yang tambat di dermaga pemerintah. "Ke depan akan kita petakan titik strategis untuk dibangun dermaga feri dan armada angkutan jasa milik Pemkab Kapuas guna mendongkrak PAD. Saat ini penghasilan PAD setiap bulan Rp200 ribu per unit feri dari Dermaga Sei Pitung-Mandomai yang masuk ke Bendahara Dinas Perhubungan," pungkasnya. (DJIMMY NAPOLEON/B-3)