BORNEONEWS, Palangka Raya ' Di antara pemandangan fraksi DPRD Kalimantan Tengah, terutama dari Fraksi PAN, ada sejumlah pertanyaan mengenai kategori apakah pendapatan atau keuangan pemerintah provinsi saat ini.

Tujuannya, kalangan DPRD mencari kejelasan berapa kisaran tunjangan yang akan mereka terima setelah perubahan Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi. Lalu apa jawaban gubernur guna menjawab pertanyaan fraksi-fraksi tersebut

'Kriteria akan ditetapkan dalam Permendagri. Penetapan besarannya nanti akan mengikuti kemampuan keuangan daerah. Tentunya mempertimbangan kewajaran dan kepatutan,' jawab gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail dalam rapat paripurna, Rabu (19/7/2017).

Masalahnya, berdasarkan informasi didapatkan Pemprov, Permendagri yang ditunggu DPRD yaitu mengenai kelompok pendapatan daerah, belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan akhir. Alhasil, pihak DPRD harus bersabar menunggu proses penetapan Permendagri itu.

'Menurut informasi yang kami dapatkan, Permendagri itu sedang dalam akhir penetapannya. Kita menunggu itu, hal ini tentunya agar penetapan besaran kita nantinya dapat dipertanggungjawabkan,' tambahnya.

Sebelumnya Fraksi PAN pertanyakan kelompok atau kategori keuangan daerah untuk Kalteng saat ini. Hal itu berkaitan dengan pengajuan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang sedang digodok saat ini.

'Pengelompokan keuangan daerah ada kategori tinggi, sedang, dan rendah, ini harus jadi acuan. Masuk kategori kelompok mana Kalteng ini, mohon penjelasan,' kata juru bicara Fraksi PAN, Syahrudin Durasid. (ROZIQIN/B-6)