Pengalihan Proyek Jalan Sudah Disampaikan ke DPRD Kotim

Oleh Naco
24 Juli 2017 - 12:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pernyataan Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli yang menyebut pengalihan proyek tanpa pesetujuan dewan tampaknya terbantahkan saat jumpa pers terkait pengalihan sejumlah proyek yang dipimpin Plt Sekda Kotim H Halikinnor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H Machmoer.

Dari penjelasan kedua petinggi Kotim itu, sebelum pengalihaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dilakukan, sudah pernah dikonsultasikan ke Kementerian oleh pihak eksekutif melibatkan Komisi IV DPRD Kotim.

Halikinnor menjeleaskan, sesuai UU RI No 33/2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jelas disebutkan, pengalihan dari jenis sama itu hanya meminta persetujuan kepada DPKD saja, sementara yang harus melalui persetujuan DPRD bilamana pengalihan itu dari jenis kegiatan lain.

"Misalnya kegiatan jalan berubah jadi jembatan itu baru persetujuan DPRD, apa yang disampaikan oleh DPRD itu benar saja mereka berpandangan secara umum, hanya saja kami hari ini mengklarifikasi dan menjelaskan secara teknis. Ada tiga komponen persetujuan itu dilakukan mulai dari persetujuan DPKD, Sekda dan DPRD," kata Halikinnor, saat jumpa pers di Setda Kotim, Senin (24/7/2017).

Halikinnor menambahkan, jika perubahan seperti yang dipermasalahkan saat ini yakni Jalan dari Kota Besi-Camba-Kandan diubah menjadi kegiatan Jalan Pramuka Sampit, Sampit-Pelangsian dan Pelita Barat cukup hanya pemberitahuan saja ke DPRD. Itu sesuai dengan bukti tanda terima sudah disampaikan ke Ketua DPRD Kotim.

Menurut Halikinnor, perubahan itu dilakukan karena lokasi yang sebelumnya masuk dalam kawasan HP, HPK, HGU dan lainnya, itu setelah pencermatan dan penelitian RTRWK dan RTRWP. "Pergeseran proyek ini dilakukan mengingat adanya PMK 050/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 165 huruf a angka 4 bahwa batas waktu penyampaian dokumen persyaratan DAK fisik tahun 2017 berlaku ketentuan triwulan II paling lambat 21 Juli 2017," katanya.

Maka dari itu, dilakukan langkah agar tenggat waktu bisa dicapai, dilakukan perubahan rencana kegiatan DAK 2017 pada 18 Mei 2017 yang disampaikan ke Bappenas dan Kementerian PUPR di Jakarta. (NACO/B-2)

TAGS:

#Halikin Noor #Machmoer #Proyek Pembangunan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

25 April 2024 - 21:45 WIB

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mengirimkan 4 (empat) pelajar di daerah ini untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Nasional.

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 21:41 WIB

Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

25 April 2024 - 21:35 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, melakukan evaluasi dan seleksi dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

25 April 2024 - 21:32 WIB

Kepala Desa Satiruk Asra menjelaskan kondisi terkini warganya yang terkena serangan buaya di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Indeks MCP Palangka Raya Raih Nilai 91

25 April 2024 - 21:31 WIB

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengumumkan bahwa Indeks MCP Palangka Raya mencapai skor 91.

49 Calon Anggota Paskibraka Barito Utara Lolos Seleksi Tahap Akhir

25 April 2024 - 21:26 WIB

Setelah melalui proses dan seleksi yang cukup ketat, akhirnya dari 76 peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024, 49 calon anggota Paskibraka dinyatakan lolos seleksi tahap akhir dan akan mengikuti tahapan selanjutnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia