BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hary Rahmad Panca Setia mendesak agar program pembangunan fisik yang terkena rasionalisasi tahun anggaran 2016 lalu bisa dilanjutkan kembali.

"Meski tidak sepenuhnya, kami berharap agar itu bisa dilakukan. Mengingat banyak program yang dirasionalisasi justru berasal dari aspirasi pada reses DPRD Kotim," kata Hary, saat pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Kotim 2016, Senin (24/7/2017).

Pada tahun anggaran 2016 lalu APBD Kotim terkena rasionalisasi anggaran dana bagi hasil (DBH) atau dana alokasi umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat yang nilainya mencapai Rp210 miliar.

Akibatnya sejumlah aspirasi yang berasal dari kegiatan reses di DPRD Kotim tak dilaksanakan. Dari itu harus tetap dianggarkan karena itu sudah janji pemerintah kepada masyrakat. Agar jangan sampai kesannya pemerintah selalu melemparkan wacana tanpa realisasi.

Terkait itu, Plt Sekda Kotim, Halikinnor memprediksi tahun anggaran 2017 ini Kotim berpotensi terkena dampak rasionalisasi anggaran lagi. Namun pihaknya berupaya agar potongan itu hanya sedikit. Sebab anggaran pembiayaan pembangunan Kotim masih berkekurangan.

"Kami akan mengupayakan agar tidak terjadi pemotongan agar tidak menghambat pembangunan kita lagi," tegas Halikin. (NACO/B-11)