BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Kalteng mendesak KPA Kobar segera membentuk tim penjangkauan ke kelompok berisiko penularan HIV/Aids, seperti pekerja seks komersial (PSK), warga binaan dan pelaku seks bebas untuk mencegah penularan penyakit tersebut.

Saat melakukan supervisi ke KPA Kobar, pihaknya juga meminta KPA setempat melakukan pengawasan sekaligus mengkoordinir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), swasta, TNI dan Polri yang ada di bawah naungan komunitas KPA setempat. "Mempermudah dalam pengawasan, KPA harus membentuk tim di setiap instansi terkait," pinta Sekretaris KPA Kalimantan Tengah, Rusini Anggen saat berada di Kantor KPA setempat, (27/7/2017).

OPD yang ia maksud diantaranya, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta kantor Kementerian Agama di lingkungan Kabupaten Kobar. "Semua kelompok-kelompok itu dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pendampingan jika ada anggotanya yang tertular," ujarnya.

Pihaknya, lanjut dia, juga menyarankan agar KPA Kobar melakukan kegiatan penggulangan HIV/AIDS untuk setiap OPD dan lainnya. "Dana kegiatan itu akan kita bebankan ke APBD Kabupaten," sebutnya.

Saat ini, tambah dia, sudah ada sejumlah pihak yang menyatakan dukungannya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kini sudah ada klinik Voluntary Counselling and Testing (VCT) di sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit. "Kami akan dorong terus, agar daerah (Kabupaten/Kota) lebih gencar dalam memberikan dukungan berupa bantuan fasilitas maupun pendanaan," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-8)