BORNEONEWS, Sampit - Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD Kotim tuntas dibahas. Saat ini hanya menunggu nominal besaran yang akan diterima setiap anggota dewan. Untuk kepastian itu DPRD Kotim tengah menunggu angka dari Provinsi.

"Karena untuk besaran kami menyesuaikan dari DPRD Provinsi, jadi menunggu mereka. Jika ditentukan sekarang, bisa-bisa lebih besar nanti dari mereka," kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, Sabtu (29/7/2017).

Menurut Handoyo, besaran tunjangan untuk provinsi diharapkan segera keluar agar mereka segera menyesuaikannya. Apalagi, rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kotim tersebut sudah tuntas dibahas beberapa waktu lalu.

Melalui Perda itu diharapkan dapat menunjang kinerja anggota DPRD, serta mampu meningkatkan peran dan menjamin keterwakilan masyarakat di lembaga legeslatif tersebut.

Tidak hanya itu dengan peningkatkan tunjangan itu sejalan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas mereka, sehingga mampu memberikan rasa keadilan dan menyejahterakan mereka.

Dari perkiraan beberapa waktu lalu, setahun gaji untuk 40 anggota DPRD Kotim akan menyedot hingga Rp1,8 miliar. Dana sebesar itu itu dikeluarkan melalui APBD Kotim. Bahkan setelah disahkan beberapa waktu lalu diperkirakan realisasinya pada Agustus 2017 mendatang. (NACO/B-11)