BORNEONEWS, Palangka Raya -  Kewenangan terhadap Sekolah Menengah khususnya SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) saat ini memang telah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Slamet Winaryo meminta agar pihak SMA/SMK dan SLB agar tidak merasa jauh dengan Bupati dan Wali Kota hanya karena sudha tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota ini.

"Makanya selalu saya katakan dengan para Kepala Sekolah agar jangan sampai merasa jauh dengan Bupati/Wali Kota, dengan Kadis Pendidikan kabupaten/kota. Saya ingin teman-teman SMA, SMP, SD itu bersinergi," ungkap Slamet kepada Borneonews, Minggu (30/7/2017).

Dirinya mengatakan bahwa kalau tidak sinergi yang terjadi maka akan sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan di PAUD saat ini menurutnya sudah mulai tidak jelas arahnya, masuk ke SD semakin tidak jelas.

"Masuk ke SMP lebih tidak jelas lagi SMA kabur. Maka tidak bisa kita putus, kita harus bersinergi bagaimana PAUD yang bagus, bagaimana pendidikan SD yang bagus termasuk madrasah," pungasnya.

Slamet mengaku telah diminta Gubernur untuk membuat surat edaran untuk mengingatkan semua masyarakat untuk peduli pendidikan. Pendidikan menurutnya tidak akan maju tanpa keterlibatan Lurah, Ketua RT termasuk Camat. Karena di kawasan mereka inilah ada anak-anak tidak sekolah.

"Disdik tidak tau, Wali Kota tidak tau yang tau adalah Ketua RT, RW bahkan Lurah. Jangan sampai anak-anak yang tidak sekolah itu justru dibiarkan, laporkan ke Disdik agar kami tangani dengan bagus. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak terjangkau gara-gara masalah pembiayaan," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/B-5)