BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Rahmat Nasution Hamka siap mengawal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menyelesaikan masalah pinjam pakai kawasan yang terkendala status kawasan hutan produksi (HP) dan HPK.

Hamka meminta untuk dipetakan seluruh kawasan hutan yang ingin dimintakan pelepasan dan terkait data permohonan yang sudah diajukan ke Kementerian. Menurutnya dimana salahnya hingga tidak selesai perlu telusuri, apa yang membuat kebijakan tidak berjalan.

"Kawasan yang memang diperlukan untuk infrastruktur dan lainnya berikan ke saya, permohonannya, surat bupati kepada menteri, saya akan coba minta secara langsung dengan menteri dan kalau perlu saya minta langsung diputuskan bisa atau tidaknya," katanya, Rabu (9/8/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan, kehutanan selama ini terkesan tidak boleh diganggu, dimanfaatkan dan dimasuki oleh masyarakat, padahal untuk saat ini siapapun boleh memanfaatkan hutan agar memiliki nilai ekonomis.

"Dengan Peraturan Menteri yang baru ini sudah ada namanya perhutanan sosial sesuai arahan Presiden Jokowi hutan harus mempunyai manfaat dan nilai ekonomis bagi masyarakat. Kelompok masyarakat boleh memanfaatkan dengan cara mengelola hutan dengan syarat-syarat tidak merusak dan menjaga kelestariannya," jelasnya.

Di sisi lain, kendala status kawasan untuk pembangunan infrastruktur di Kotim yang masih diperjuangkan oleh Pemda maupun badan legeslatif hingga saat ini menjadi salah satu polemik yang berdampak besar terhadap penyerapan anggaran.

Seperti yang dikatakan Plt Sekda Kotim Halikinnoor baru-baru ini, serapan anggaran Kotim menduduki peringkat ke sembilan dimana pada tahun-tahun sebelumnya berada diposisi atas yakni satu dan dua. "Sampai dengan Juli 2017 penyerapan anggaran yang seharusnya sudah mencapai 60 persen, saat ini masih 42 persen,"katanya. (NOOR ANNISA/B-5)