Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bisa Gratis, Bisa Juga Bayar

  • Oleh Ramadani
  • 11 Agustus 2017 - 21:54 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program pemerintah pusat di daerah, bisa saja gratis jika dananya tersedia dalam APBD. Tetapi bila daerah tidak mampu, harus dikeluarkan peraturan bupati bahwa biaya PTSL dibebankan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Utara Hendra AR Pioh didampingi Lurah Melayu Regina Listya Yunarti dan Lurah Lanjas Tri Winarsih, saat memberikan penjelasan terkait program PTSL kepada wartawan, Jumat (11/8/2018).

'Jadi bukan kelurahan yang menarik uang, tapi berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri tertanggal 22 Mei 2017,' kata Hendra.

Ia menegaskan, BPN melibatkan kelurahan dan desa dalam PTSL karena pemerintahan desa/kelurahan lah yang paling tahu kondisi riil di lapangan. Selain itu, jumlah personel BPN di Kabupaten Barito Utara sangat terbatas. Misal jumlah juru ukur berstatus PNS hanya satu orang.

Ia melanjutkan, program PTSL baru disampaikan pemerintah pusat pada pertengahan tahun ini dengan target harus selesai pada Desember 2017 sesuai dengan basis tahun anggaran.

'Kita targetkan sampai Oktober atau November pendaftaran sudah selesai, lalu Desember penerbitan sertifikat. Kelurahan dan desa membantu BPN melengkapi dan memeriksa surat-surat, karena BPN tidak sampai ke kecamatan dan desa. Kita mengakumulasi kendala-kendala untuk menyebarluaskan program PTSL ini,' sebutnya.

Pekerjaan ini tergolong berat dan banyak kendala, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan menghambat program pusat di daerah. 'Perbupnya masih disusun dan kita tunggu sebagai dasar pelaksanaan di lapangan,' kata Hendra.

Sementara itu, Lurah Lanjas Tri Winarsih, menurutkan bahwa biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan program PTSL terbagi tiga kategori. Untuk Kalimantan Tengah masuk dalam kategori III, bersama Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Nominalnya sebesar Rp250 ribu.

'Pembiayaan itu tidak termasuk untuk pembuatan akta, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan,' kata tutur Tri Winarsih. (RAMADANI/B-3)

Berita Terbaru

Seorang Perempuan 16 Tahun di Sampit Diduga Dibawa Kabur Sang Pacar, Ortu Lapor Polisi

Seorang Perempuan 16 Tahun di Sampit Diduga Dibawa Kabur Sang Pacar, Ortu Lapor Polisi

  • 25 April 2024 - 12:30 WIB
Gempa Berkekuatan 5,3 Magnitudo Terjadi di Gorontalo

Gempa Berkekuatan 5,3 Magnitudo Terjadi di Gorontalo

  • 25 April 2024 - 12:20 WIB
Pj Sekda Palangka Raya Berkomitmen Hadirkan Inovasi di 3 Sektor

Pj Sekda Palangka Raya Berkomitmen Hadirkan Inovasi di 3 Sektor

  • 25 April 2024 - 12:10 WIB
Klasemen Liga Inggris: Liverpool Gagal Kejar Arsenal

Klasemen Liga Inggris: Liverpool Gagal Kejar Arsenal

  • 25 April 2024 - 12:00 WIB
Dinas P3APPKBAkui Peran PentingAplikasi SIMFONI PPA

Dinas P3APPKBAkui Peran PentingAplikasi SIMFONI PPA

  • 25 April 2024 - 11:50 WIB
Peluang Juara Liverpool Makin Kecil Usai Kalah 0-2 oleh Everton

Peluang Juara Liverpool Makin Kecil Usai Kalah 0-2 oleh Everton

  • 25 April 2024 - 11:41 WIB
Pj Sekda Palangka Raya Diharapkan Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

Pj Sekda Palangka Raya Diharapkan Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

  • 25 April 2024 - 11:30 WIB
Kemenangan Dramatis atas Fiorentina Antar Atalanta ke Final

Kemenangan Dramatis atas Fiorentina Antar Atalanta ke Final

  • 25 April 2024 - 11:20 WIB
BKKBN Kalteng Tegaskan Kesiapan Sinergi Bersama Pemda Atasi Stunting

BKKBN Kalteng Tegaskan Kesiapan Sinergi Bersama Pemda Atasi Stunting

  • 25 April 2024 - 11:10 WIB
Dua Gol di Pengujung Laga Menangkan MU atas Sheffield 4-2

Dua Gol di Pengujung Laga Menangkan MU atas Sheffield 4-2

  • 25 April 2024 - 11:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri