BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Muhammad Shaleh mendorong agar APBD Perubahan Kotim tahun 2017 ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan infrastruktur pemukiman di Kota Sampit.

Menurut Shaleh di periode kedua pemerintahan pasangan H. Supian Hadi dan HM Taufiq Mukri masih banyak terdapat titik pemukiman yang belum tersentuh program pemerintah. Sebaliknya, justru daerah yang baru dikembangkan langsung dilakukan pembangunan jalan pemukiman hingga pengaspalan.

Seperti halnya pengembangan pemukiman yang harusnya menjadi tanggung jawab pengembang, harusnya yang diutamakan pemukiman yang sudah lama tidak diberikan perhatian pembangunan, seperti Baamang dan Ketapang

Aspirasi yang disampaikan DPRD melalui hasil reses terkadang diabaikan eksekutif. Anggaran APBD cenderung lebih mengutamakan program dari internal eksekutif.

"Padahal pintu masuk pembangunan itu hanya ada dua yakni reses dan musrenbang," kata Shaleh, Minggu (13/8/2017).

Dari itu Shaleh meminta pihak eksekutif jangan semaunya mengusulkan program, tanpa menampung aspirasi reses dan musrenbang. Sebaliknya program di konstituen dewan kadang tak diakomodir, bahkan menurutnya ada-ada saja alasan eksekutif untuk menghilangkannya dari daftar penggunaan anggaran (DPA). (NACO)