BORNEONEWS, Palangka Raya - Rupanya pemerintah serius akan memindahkan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) ke Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bentuk keseriusan ini dengan diutusnya tiga pejabat dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Kota Palangka Raya, Selasa (15/8/2017).

Kedatangan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Sinulingga bersama dua pejabat lainnya itu guna melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

Secera spesifik rapat ini untuk melakukan identifikasi profil, isu strategis, dan menganalisi pengembangan Kota Palangka Raya. Dalam rapat ini beberapa SKPD teknis diminta memaparkan kondisi kekinian terkait program yang sudah maupun yang akan dilaksanakan.

Sebenarnya, dalam rakor ini Kementerian PUPR membawa misi menawarkan program pengembangan kawasan kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Targetnta, pada 2025 Palangka Raya ditarget menjadi Kota Layak.

Kemudian, pada 2035 Palangka Raya ditarget menjadi Kota Hijau dan para 2045 Palangka Raya ditarget menjadi Kota Cerdas. Namun dalam membawa misi tiga program ini, Agusta Sinulingga tidak menampik jika Kementerian PUPR sekaligus diminta untuk melakukan kajian wacana pemindahan ibukota RI ke Palangka Raya.

"Presiden sudah menunjuk Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian wacana pemindahan ibukota pemerintahan, tapi Kementerian PUPR juga diminta dilibatkan. Nantinya data yang kami peroleh bisa jadi masukan tim Kementerian PPN/Bappenas," kata Agusta. (ROKIM/B-6)