BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Eldy mengatakan, akan terus memaksimalkan pengawasan terhadap pungutan pada kantong-kantong parkir. Mereka ingin memastikan ketaaatan pengelola parkir dalam melaksanakan ketentuan tarif biaya parkir. Tujuan akhirnya, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Terutama dengan menempatkan petugas pengawas di sejumlah lokasi atau kantong parkir di wilayah Kota Palangka Raya," ungkap Eldy kepada Borneonews, Sabtu (19/8/2017).

Hal ini dilakukan menurut Eldy guna memastikan ketaaatan pengelola parkir dalam melaksanakan ketentuan tarif biaya parkir. Ia mengaku senantiasa memonitor sekaligus menempatkan pengawasan terhadap titik-titik ataupun kantong parkir di Kota Palangka Raya. Terutama mencermati tarif parkir yang selama ini telah berjalan. 

"Jadi bukannya kami membiarkan PAD dari sektor parkir ini lolos walaupun tentu masih ada kekurangan di sana-sini," aku Eldy.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti beberapa kali mengkritik tarif parkir yang dianggap tidak merata. Bahkan, ada wilayah bebas parkir yang ternyata ditarik biaya parkir oleh juru parkir (jukir) liar.

"Ini sisi lemah dalam penataan maupun pengelolaan perparkiran. Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai instansi yang menangani perihal ini kami minta untuk bertindak," ungkap Alfian.

Menurut politisi partai Gerindra Kota Palangka Raya itu, seharusnya pihak Dishub melakukan pengawasan terhadap juru-juru parkir liar maupun yang melebihi aturan pungutan tarif tersebut. Karena yang dirugikan adalah masyarakat. 

"Secara teknis Dishub yang lebih tahu bagaimana melakukan pengawasan, pengecekan di lapangan terhadap parkir-parkir liar ini jadi Dishub yang tahu apa tindakan yang bisa dilakukan. Sebab yang dirugikan di sinikan adalah masyarakat yang selalu membayar kepada orang yang salah," katanya. (TESTI PRISCILLA/N).