BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai lemah dalam menyelesaikan status kawasan hingga menghambat pembangunan di daerah ini.

Demikian pernyataan anggota Komisi III DPRD Kotim H Supriadi MT, Rabu (23/8/2017).

Menurut ketua DPD Golkar Kotim ini, pemkab harusnya fokus menyelesaikan status kawasan, agar pembangunan di daerah ini tidak terhambat. Seperti infrastruktur jalan, cetak sawah dan sektor lainnya.

Menurut Supriadi penyelesaian status kawasan bisa diatasi, karena menurutnya terlihat hal berbeda yang terjadi di daerah selama ini. Seperti kawasan perkebunan dengan cepat diselesaikan.

"Sementara yang untuk kepentingan daerah lambat prosesnya, ini yang menjadi tanda tanya, dan memperlihatkan kelemahan dari Pemerintah Daerah," tukas Supriadi.

Dari itu Supriadi mendorong agar pemerintah daerah serius menyelesaikan masalah ini, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah diprogramkan.

Apalagi seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim beberapa waktu lalu sekitar 90 persen kawasan pertanian di Kotim masuk dalam kawasan hutan.

Bahkan sejumlah proyek pembangunan jalan tidak bisa terlaksana akibat terhambat status kawasan yang sampai saat ini proses pinjam pakai tidak kunjung tuntas. (NACO/B-5)