BORNEONEWS, Muara Teweh - "Aparatur sipil negara (ASN) saya imbau agar bisa menjadi pelopor di lingkungan masing-masing dalam hal menjaga kebersihan serta sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah."

Pesan itu disampaikan Bupati Barito Utara Nadalsyah pada apel gabungan di halaman kantor Setda, Senin (4/9/2017).

Bupati mengungkapkan, Indonesia telah memasuki era milenium sejak 2010, yang ditandai dengan proporsi populasi penduduk di perkotaan lebih banyak ketimbang perdesaan.

Upaya besar dibutuhkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan, seperti lahan, perumahan, dan permukiman beserta sarana, prasarana, dan fasitilitas pendukungnya.

'Keterlambatan atau ketidakmampuan perkotaan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu, keterlambatan dalam penanganan terhadap kekumuhan yang terjadi akan memperparah kondisi kekumuhan yang pada akhirnya mengakibatkan degradasi lingkungan perumahan dan permukiman,' kata Nadalsyah.

Dikatakannya, degradasi lingkungan yang parah dalam suatu perumahan dan permukiman akan menjadi titik balik penurunan produktivitas dan kesehatan masyarakat, peningkatan frekuensi bencana seperti banjir dan kebakaran serta terganggunya kepentingan dan ketertiban umum.

Karena itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), maka program penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Dan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, salah satu skala prioritas nasional yaitu mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. (RAMADANI/B-3)