BORNEONEWS, Sampit - Desakan dari DPRD Kotawaringin Timur agar PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan khusunya di Kotim disambut baik kalangan aktivis. Bahkan jika PLN tidak memberikan kompensasi itu ada ancaman akan dilakukan aksi demo terhadap PLN.

Aktivis di Kotim yang juga Ketua LSM Balanga, Gahara mengatakan, pihaknya siap turun ke jalan bersama masyarakat untuk menyuarakan agar PLN wajib memberikan kompensasi. Dampak buruknya pelayanan PLN tersebut yang sempat padam beberapa waktu lalu.

"Apa yang jadi dasar hukum tuntutan kita jelas, peraturan perundang-undangan sudah memberikan ruang agar PLN bisa memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggungjawab akibat kerugian yang dilakukan PLN kepada masyarakat Kotim secara khusus," kata Gahara, Senin (4/9/2017).

Tuntutan ini menurutnya, karena adanya kerugian materil yang sudah diakibatkan oleh PLN, sehingga wajar saja menurutnya PLN bertanggung jawab,

"Tuntutan agar diberikan kompensasi itu sangat beralasan, pasalnya beberapa bulan terakhir ini banyak warga mengeluhkan tagihan PLN, berapapun besaran tagihan warga selalu bayar, termasuk jika telat didenda. Nah sekarang PLN dalam memberikan pelayanan sangat buruk jadi wajar masyarakat menuntut," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Jainudin Karim mengungkapkan , konsumen pengguna listrik bisa mengajukan protes dan meminta ganti rugi jika terjadi pemadaman listrik. Ini sesuai UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34 (1) b yang menyebutkan, konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Begitu pula dalam Kepmen No.1836 K/36/Nem/2002 tentang Pelaksanan Kenaikan Tarif Dasar Listrik. Dalam Pasal 6 dinyatakan, apabila mutu pelayanan rendah mereka harus mengurangi tagihan hingga 10 persen. (NACO/B-11)