BORNEONEWS, Palangka Raya ' Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) baru menyerap anggaran APBD 2017 sekitar 47 persen. Padahal, saat ini sudah masuk triwulan III dan pada akhir triwulan atau akhir September mendatang, harus sudah terserap minimal 85 persen.

Total serapan anggaran yang masih minim tersebut, harus mendapat perhatian sejumlah pihak terutama pemilik anggaran besar. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Hardy Rampay sempat menyebut, ada 15 satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemprov Kalteng yang memiliki anggaran besar.

Ketika 15 SOPD beranggaran jumbo ini telat serap anggaran dengan maksimal, imbasnya adalah total serapan anggaran pada tahun berjalan terlihat kecil.

'Dari 15 SOPD yang beranggaran besar, baik serapan belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung (BTL), per Agustus 2017 masih belum capai target. Sehingga akhir Agustus ini oleh pak Gubernur diminta sudah bisa capai 70 persen,' terang Hardy.

Lalu bagaimana bagi SOPD yang ternyata serapannya tetap rendah meskipun diinstruksikan menggenjot pelaksanaan anggaran Mantan Kepala dinas tenaga kerja ini mengatakan bakal ada punishment dari Gubernur Sugianto.

'Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, kalau tidak capai target nantinya pasti akan ada sanksi,' tandasnya. (ROZIQIN/N).