BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekitar 105 hektare di Kota Palangka Raya masih terbilang kawasan kumuh. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer.

"Ada beberapa aspek yang membuat kawasan itu dikatakan kumuh. Salah satu faktornya adalah masalah atau problem sosial ekonomi di kota-kota berkembang seperti Kota Palangka Raya ini," ungkap AT Prayer, Rabu (6/9/2017).

Komisi B menilai kawasan kumuh ini biasanya berada di pinggir-pinggir bantaran sungai. "Sungai merupakan urat nadi atau mata pencarian bagi masyarakat sekitarnya. Dengan mengandalkan transportasi air, masyarakat melakukan aktivitas dan kehidupan mereka. Karena belum mampu beralih ke daerah daratan maka masyarakat tetap menghuni kawasan pinggir sungai," jelasnya.

Akibatnya, daerah pinggiran sungai tadi tetap dihuni oleh masyarakat yang belum mampu membangun rumahnya yang layak di daerah daratan.

"Kondisi ini membuat kawasan pinggir sungai menjadi kumuh karena masyarakat masih menjadikan sungai sebagai fokus aktivitas. Selain itu bangunan rumah masih berdempet dan jamban didirikan di mulut-mulut sungai," tandas politisi Nasdem ini.

At Prayer menjelaskan, lambat laun dengan semakin majunya perkembangan penataan kawasan perkotaan, mau tak mau penduduk yang berada di kawasan kumuh ini akan diminta pindah atau beralih ke tempat yang lebih baik.

"Kalau waktu mereka mendirikan rumah, jamban dan lainnya secara berdempetan dan masih menggunakan lahan bebas di pakai, maka seiring dengan perkembangan mau tak mau mereka harus beralih membangun hunian yang baik dan layak," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)