Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

HGI-UPR Gelar Seminar Gambut di Palangka Raya, Ini yang Diperdebatkan

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 06 September 2017 - 15:16 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) bersama Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Seminar Nasional (Semnas) di Palangka Raya, Rabu (6/9/2017). Semnas ini mengusung tema Harmonisasi Pemanfaatan dan Konservasi gambut Indonesia melalui pengelolaan lahan secara bertanggungjawab.

Sejumlah peneliti dan akademisi dari beberapa universitas di daerah se-Indonesia, praktisi, dan perwakilan perusahaan di Kalimantan Tengah (Kalteng) hadir dalam seminar ini. Unsur pemerintahan juga hadir, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng.

Seminar ini menjadi menarik, karena pemateri digabungkan dari lintas sektor. Mulai dari segi akademis hingga praktisi di lapangan. Pengurus gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI), aliansi masyarakat adat nasional (AMAN) Kalteng hingga Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO di Bidang Lingkungan Hidup.

Dua keynote speakers yang dihadirkan yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Karliansyah dan Deputi II Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Alue Dohong. Lengkap dengan adanya tujuh pemakalah hadir dalam Semnas yang berjalan hingga sore nanti.

Ketua HGI, Prof Supiandi Sabiham mengatakan, pihaknya mendatangkan beberapa peneliti ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengetahui bagaimana implementasi secara lingkungan dan ekonomi. "Saya ingin dapat gambaran antara otoritas base dengan konsumer base yang bisa digunakan oleh pengguna lahan. Otoritas base saya harapkan didasarkan pada scientific base yang akurat. Karena itu perlu mengundang para ahli, apa betul otoritas yang diberlakukan pemerintah sudah berjalan dalam rel yang benar atau tidak," tandasnya.

Ia pun melanjutkan, jangan melihat satu sektor tapi sektor lain dirugikan. "Kita harus melihat dasar otoritas/legal tetapi juga dasar sains." (ROZIQIN/B-2)

Berita Terbaru