BORNEONEWS, Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) perlu identifikasi terkait permasalahan ekspor-impor (eksim) di daerah ini. Sebab sejauh ini masih saja kegiatan perdagangan luar negeri itu mayoritas dilakukan di pelabuhan luar Kalteng.

Untuk mengenalkan soal importasi dan mendorong eksportasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalteng menggelar focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terbatas, Kamis (7/9/2017).

FGD ini menghadirkan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan materi seluk beluk aturan legal kegiatan perdagangan luar negeri tersebut.

"Kita ingin memetakan apa sih permasalahan saat ini, kendala ekspor dan aturan impor bagaimana supaya dipahami baik aparatur yang membidanginya, maupun pelaku usaha swasta," ungkap ketua pelaksana kegiatan, Adi Sasono kepada Borneonews.co.id.

Adi yang juga Kabid Perdagangan Luar Negeri Disdagperin Kalteng ini menyebut, karena tujuannya mengidentifikasi permasalahan sembari mengenalkan aturan terkait, pihaknya mengundang pelaku usaha di Palangka Raya dan sekitarnya, Disdagperin se-Kalteng, KADIN Kalteng, hingga pihak bea cukai, agar terkoordinasi dan timbul sinergitas yang baik.

"Kegiatan ini bertujuan sebagai wahana kordinasi dan singkronisasi, siinergitas dan peningkatan kapasitas DLSDM aparatur pemerintahan serta pelaku usaha dan asosiasi terkait," lanjutnya. (ROZIQIN/B-6)