BORNEONEWS, Sampit - Camat MB Ketapang, Ahmad Sarwo Oboy mengusulkan kepada Komisi I DPRD Kotawaringin Timur yang membidangi masalah pemerintahan untuk memperjuangkan dana operasional untuk setiap kelurahan.

Karena menurut Oboy, dana untuk kelurahan jika dibandingkan desa jauh sekali perbedaannya, namun mereka memahami adanya UU Pemerintahan Desa yang menyebabkan besarnya alokasi dana desa.

"Jujur saja kelurahan ini kasarnya menunggu belas kasih saja dari camat, yang ada saja kurang, namun dengan kinerja kelurahan selama ini kita sangat bangga," kata Oboy, Jumat (8/9/2017) saat rapat pembahasan APBD perubahan dengan Komisi I.

Mantan Camat Baamang ini berharap melalui Komisi I bisa memperjuangkan itu, paling tidak menurut Oboy setiap kelurahan dialokasikan anggaran Rp250 juta - Rp300 juta.

Karena selama ini menurut Oboy lurah butuh anggaran untuk memenuhi keperluan mereka, namun ia yakin jika ada dana khusus tidak ada lagi keluhan bagi kelurahan.

"Karena kalau melihat beban kerja, dibandingkan camat kerja lurah lebih padat," tegasnya. Tidak hanya itu Oboy juga mengusulkan agar lurah diberikan dana operasional, karena kendaraan lurah yang ada menurut Oboy sangat tidak layak lagi.

"Dulu untuk biaya operasional jujur saja diambil dari pengurusan surat-surat, sekarang sudah ketat apalagi ada tim Saber Pungli tidak ada yang berani lagi," tegasnya.

Sementara itu menurut Ketua Komisi I, Handoyo J Wibowo mereka akan memperjuangkan itu semua, bahkan sebelumnya itu sudah mereka sampaikan di kementerian, namun belum ada payung hukum yang mengatur tentang pemerintahan tingkat kelurahan. "Dulu mau lewat hibah, namun ada aturan juga tidak memperbolehkan," pungkasnya. (NACO/B-6)