BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringun Timur (Kotim) Sarjono prihatin banyaknya masyarakat terseret dalam kasus illegal logging. Persoalan ini terjadi akibat masih belum jelas regulasi terhadap kayu yang mana untuk kebutuhan masyarakat lokal dan untuk kepentingan bisnis.

Dikatakan Sarjono kayu ini berada di wilayah yang abu-abu, pasalnya jika memang ada larangan mengapa aktivitas pengakutan kayu masih banyak terjadi dan parahnya lagi masih banyak aktivitas produksi kayu dengan bahan baku yang tidak jelas kemana pemanfaatannya.

"Dari itu diharapkan pemerintah daerah bisa membuat regulasi pemanfaatan kayu hasil hutan untuk kebutuhan lokal," kata Sarjono, Minggu (10/9/2017)

Menurut politisi partai Golkar ini perlu sebuah aturan untuk memayunginya yang mana itu nanti mengatur bagaimana agar masyarakat bisa memanfaatkan kayu di atas lahan yang dikuasainya untuk kebutuhan lokal.

"Jujur kalau melihat aktivitas pengangkutan kayu ini kalau mau buka-bukaan itu banyak yang ilegal," tegas Sarjono.

Menurut Sarjono, saat ini kebutuhan kayu lokal sangat sulit untuk dipenuhi, sementara pengangkutan ke luar Kotim masih marak terjadi. Bahkan itu lepas dari pengawasan, mestinya ini tidak sampai terjadi.

Ketergantungan masyarakat akan kayu lokal selama ini sangat tinggi. Sehingga jika mereka ingin membutuhkan kayu harus kucing-kucingan dengan aparat meski kebutuhan itu hanya sekadar untuk rehab rumah dalam skala kecil saja. (NACO/B-5)