BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Hero Harapanno Mandouw meminta kepada tim anggaran eksekutif untuk tidak membatasi atau bahkan melarang SOPD menyampaikan persoalan di instansi mereka kepada dewan.

Hero meminta agar apa yang menjadi kebutuhan harus disampaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan anggaran yang sifatnya mendesak. Seperti yang terjadi di dinas pemadam kebakaran yang harus diakomodasi pada APBD.

Dikatakan, tim anggaran eksekutif jangan sampai mengancam SOPD agar jangan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan dinas hanya karena untuk mementingkan kegiatan yang dampaknya kepada masyarakat justru minim.

"Kita harus melihat skala prioritas, masih banyak fasilitas Damkar yang ternyata kurang, padahal dulu kita sudah sering tawarkan, ayo apa yang perlu dirasa kurang sampaikan, mereka diam, nah sekarang baru terbongkar ternyata peralatan mereka banyak yang kurang," kata Hero, Minggu (10/9/2017).

Hero tidak ingin tim anggaran membatasi keinginan SOPD, karena yang tahu akan kondisi sebenarnya yang terjadi justru SOPD. Jadi menurutnya jangan mengabaikan jika ada kebutuhan yang mendesak.

"Seperti kalau terjadi kebakaran, ada kendala hanya karena peralatan yang disalahkan pasti petugasnya, padahal petugas sendiri tidak menginginkannya," kata politisi Demokrat ini.

Menurut Hero kondisi Damkar Kotim sangat memprihatinkan dan jauh dari harapan, apalagi jika mengacu dengan SOP Damkar itu. "Makanya kita usulkan insentif lembur mereka di APBD erubahan ini dan peralatan pada APBD murni 2018," tegasnya.

Begitu juga dengan SOPD lain, mereka meminta agar bisa terbuka dan menyampaikan langsung dengan kondisi fasilitas mereka terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat. (NACO/B-6)