BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Indonesia bisa kehilangan pasar di India jika pemerintah tidak segera melakukan negosiasi bilateral menyusul pengenaan bea masuk (BM) hingga dua kali lipat terhadap CPO dan produk olahan minyak sawit ke negara tersebut.

"Selain pasar yang besar, India bukan pasar yang rewel menuntut berbagai macam kriteria berkelanjutan seperti Eropa atau Amerika. Sayang jika kita kehilangan pasar yang demikian potensial," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Untuk diketahui, pada Agustus lalu Kementerian Keuangan India mengumumkan meningkatkan bea masuk CPO menjadi 15%. Padahal, sebelumnya tarif bea masuk untuk CPO adalah 7,5%.

Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5% dan 25% dari sebelumnya 12,5% serta 15%. Kenaikan bea masuk itu dikhawatirkan bisa menurunkan ekspor minyak sawit Indonesia ke India.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menilai kebijakan pemerintah India yang menaikkan tarif impor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya hingga 100% akan mempengaruhi pasar ekspor CPO Indonesia.

"Kalau India menerapkan impor CPO, mungkin berpengaruh, tetapi itu diterapkan untuk semuanya. Belum tentu mereka mengurangi impor CPO karena mereka membutuhkan ekspor CPO kita," kata Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan.

Menurut Paulus, Indonesia harus mampu mempertahankan harga CPO. Misalnya, harga CPO tidak boleh hampir sama dengan harga minyak kedelai.

"Kita bersaing dengan negara lain. Harga CPO kita tidak boleh mendekati minyak kedelai, karena tentunya mereka akan memilih minyak kedelai," papar dia.

Sedangkan Direktur Keuangan Austindo Nusantara Jaya, Lucas Kurniawan, mengatakan bila aturan tersebut diterapkan akan berdampak pada pelaku industri. Dampak yang ditimbulkan adalah harga CPO dari Indonesia dan negara lainnya akan lebih mahal dibandingkan minyak nabati lainnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)