BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Supriadi menegaskan pemkab setempat ke depannya harus lebih aktif menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi. Salah satunya berkaitan dengan anggaran.

"Selama ini Pemkab Kotim kami nilai pasif berkomunikasi mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan di Kotim," kata politisi partai Golkar itu, Kamis (14/9/2017).

Pemkab Kotim, menurut Supriadi, jangan sampai kerja sendiri. Karena yang namanya pemerintah daerah itu eksekutif dan legeslatif. "Kami dari legislatif sangat terbuka dan membuka diri untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan untuk daerah," tukasnya.

Supriadi mengakui selama ini Pemkab Kotim hanya mengandalkan kemampuan sendiri melobi ke Pemerintah Pusat. Dan DPRD jarang diajak untuk bekerjasama. Padahal di pusat anggota dewan banyak punya jaringan apalagi dengan mereka yang duduk di DPR RI.

Dia yakin pusat akan membantu apalagi jika daerah menjelaskan seperti apa kondisi yang dialami selama ini, mengingat lobi ke pemerintah pusat bukanlah hal yang tabu.

"Lobi politik dan birokrasi adalah usaha, asalkan konteks dan jalur yang tidak melanggar hukum. Baru-baru ini kita sudah lakukan itu menghadap ke ketua Banggar DPR RI di sana respon positif sekali soal persoalan kita tidak punya anggaranm untuk membiayai program sport center," tandasnya. (NACO/B-5)