BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebut pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 79 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terancam gagal.

"Pasalnya tidak ada dana untuk kegiatan itu, terutama gaji untuk panitia pengawas dan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2017 ini tidak terakomodir," kata Handoyo saat dihubungi Borneonews, Sabtu (16/9/2017).

Ia menjelaskan dari rapat kompilasi, badan anggaran (banggar) DPRD Kotim sepakat agar dana sekitar Rp41 miliar dari multiyear dijadikan sisa lebih perhitungan kegiatan (silpa). "Padahal dana untuk panitia pengawas, petugas keamanan yang dianggarkan beberapa waktu lalu ya melalui dana itu, kalau jadi silpa dari mana anggaran untuk menggantinya," tegas Handoyo.

Handoyo berharap, dana multiyears itu tidak jadi sebagai silpa, karena jika tidak ada dana untuk panwas maupun keamanan tentu kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkades.

"Kekhawatiran kita, pilkades bisa gagal, namun kita tidak menginginkan itu, makanya kami terus berjuang agar anggaran untuk itu ada," kata politisi partai Demokrat ini.

Namun di sisi lain menurut Handoyo tidak mungkin memperkerjakan orang tanpa gaji, maka dari itu ia berharap, rancangan APBD Perubahan 2017 yang sudah disepakati bisa direvisi kembali. "Mengingat itu masih rancangan, apa salahnya direvisi, agar tidak mengorbankan banyak kegiatan," pungkasnya.(NACO/B-8)