BORNEONEWS, Sampit - Sekitar 90 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dijabat oleh pejabat (Pj) dari kalangan PNS. Desa tersebut dipimpin oleh seorang Pj kades karena masa kepemimpinan kades telah habis.

Bahkan untuk wilayah kecamatan pelosok seperti Kecamatan Antang Kalang hampir seluruh PNS di Kecamatan merangkap jabatan menjadi Pj Kades. Termasuk, PNS dari kesehatan dan guru.

"Hanya camat dan sekcam saja seperti di Antang Kalang itu yang tidak jadi Pj," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kotim, Selasa (26/9/2017).

Pj, menurut Redy, berasal dari kalangan PNS sehingga untuk memudahkan diambil dari kalangan PNS dari wilayah sana. "Ambil yang dekat di sana, karena tidak mungkin ambil di sini karena PNS kita di kota saja kekurangan," tegas Redy.

Lanjut Redy, akibat hal semacam itu banyak PNS di sana merangkap jabatan, dampaknya berpengaruh terhadap pembangunan di desa yang diklaim menurun, karena tidak semua Pj paham tentang pemerintahan desa.

"Pj punya keterbatasan, karena tidak ahlinya, apalagi kerjaan mereka merangkap selain menjalani tugas sebagai PNS mereka juga harus mengelola desa," tegas Redy.

Diperkirakan desa yang dijabat oleh Pj akan terus bertambah. "Yang jelas 81 desa, belum yang baru-baru ini habis, akan terus bertambah," pungkasnya. (NACO/B-2)