BORNEONEWS, Buntok ' Anggota DPRD Barito Selatan Jarlianysah, meminta pemerintah kabupaten melalui satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait menata kembali aset daerah.

Jarliansyah mengatakan, penataan dimaksudkan untuk memperbaiki penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Pemkab Barito Selatan.

'Oleh karena itu, kita meminta pemkab melalui SOPD menata aset daerah sehingga bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,' katanya kepada Borneonews, Selasa (26/9/2017).

Ia menyebut, pengelolaan aset merupakan hal penting. Untuk itu, harus bisa dilakukan dengan maksimal, baik dalam hal pendataan, pengawasan, serta menghindari aset ikut terbawa saat mutasi.

'Kita meminta agar aset harus diiventarisasi dan diawasi secara ketat. Karena aset bukan milik pribadi melainkan pemerintah,' ucap dia.

Jika aset terkelola dengan baik dan benar, otomatis pada tahun berikutnya akan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalteng.

Untuk itu, ia meminta pemkab dan SOPD bekerja maksimal dan profesional, khususnya terkait dengan aset daerah. Sehingga predikat WTP bisa diraih. (URIUTU DJAPER/B-3)