BORNEONEWS, Nanga Bulik - Wakil Bupati Lamandau, Sugiyarto meminta satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terlena akan capaian quattrick (empat kali beruntun) dalam mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK RI.

Dirinya menyebut, quattrick opini WTP yang berhasil diraih Pemkab Lamandau harus menjadi pemicu agar semua pihak terus meningkatkan kinerja pemerintahan di berbagai bidang. "PR (Pekerjaan Rumah) kita saat ini adalah menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah kita peroleh itu, jangan justru kita lengah atau bahkan terlena," terang Sugiyarto, Kamis (28/9/2017).

Terlebih, sambung Wabup Lamandau dua periode itu, sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, tahun 2018 mendatang semua daerah diwajibkan untuk menerapkan penyusunan program dengan sistem elektronik. "Perencanaan yang menggunakan sistem e-planning dan penganggaran yang juga menggunakan sistem e-budgeting tahun 2018 harus sudah betul-betul kita terapkan, karena sifatnya wajib, dan ini tentu menjadi tantangan baru yang harus kita laksanakan," katanya.

Meski begitu, kata dia lagi, selama ini pun pemkab Lamandau sudah menerapkan metode tersebut yang pada dasarnya pola itu memuat tentang jaminan kesesuaian antara 'planing' dan 'budgeting' sehingga tidak dianggap menjadi sebuah hambatan berarti.

Berkat raihan quattrick opini WTP, pemkab Lamandau berkali-kali mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Termasuk yang terbaru dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang menobatkan pemkab Lamandau sebagai terbaik III terkait dengan indeks kondisi keuangan regional kalimantan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM menilai, Pemkab Lamandau masuk pada kategori daerah yang konsisiten dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel serta memiliki kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. (HENDI NURFALAH/B-2)