BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu sepakat mulai tahun 2018 mendatang program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kotim dihapus.

Termasuk mengalihkan program ini ke BPJS kesehatan. Mengingat dengan sistem kerjasama langsung dengan BPJS anggaran yang dikeluarkan akan jauh lebih efesien dari saat ini.

Dari data yang disampaikan Pemerintah Daerah, untuk 2017 ini anggaran untuk Jamkesda mencapai Rp21,5 miliar, jumlah tersebuit dinilai membengkak, sementara pelayanan kesehatan hanya mampu mengakomodir di daerah saja.

Sementara jika ada pasien yang harus dirujuk ke luar, Jamkesda tidak berlaku lagi, dari itu kedepan program itu akan dialihkan dengan menggandeng BPJS Kesehatan.

"Dengan kerjasama bersama BPJS selain anggaran efesien, masyarakat yang terakomodir jauh lebih banyak, ini yang kita harapkan, bahkan jika ada yang perlu dirujuk ke luar jaminan kesehatan itu bisa dimanfaatkan," tegas Dadang, Minggu (1/10/2017)

Menurut politisi PAN itu anggaran sekitar Rp 21,5 miliar itu hanya mampu menutupi biaya kesehatan untuk sekitar 40 ribu jiwa. sedangkan jika menggunakan BPJS 40 ribu jiwa itu dari hitung-hitungan mereka hanya menelan anggaran sekitar Rp 6 miliar saja. (NACO/B-5)