BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mengakui kendala di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotim dalam melaksanakan tugasnya masih kekurangan tenaga ahli.

"Sehingga terkadang mereka kesulitan dalam hal pemungutan retribusi atau pajak daerah, tenaga ahli dibidang itu harusnya ada," kata Handoyo, Minggu (1/10/2017).

Kurangnya tenaga ahli menurut Handoyo akibat beberapa faktor salah satunya adanya kebijakn moratorium ASN. Sehingga jika harus mengangkat tenaga kontrak untuk ditempatkan di SOPD itu pemerintah masih was-was apalagi saat ini tenaga kontrak Pemkab Kotim sudah banyak.

"Meski kita ada perda untuk menarik retribusi dan pajak namun tidak mudah bagi pemkab Kotim bisa mengimplementasikannya. Apalagi tidak ada tenaga ahli," tegas politisi partai Demokrat itu.

Masalah inilah menurut Handoyo yang dihadapi Bapenda selama ini, ia berharap kedepan tenaga ahli di Bapenda bisa dipenuhi, agar dinas itu dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

"Memang sudah lama masalah ini terjadi, namun sampai saat ini belum bisa diatasi, di satu sisi inilah permasalahan yang dihadapi Bapenda," tegas Handoyo.

Tidak hanya tenaga ahli dibidang itu saja, tenaga ahli lain di dinas itu perlu juga dipenuhi ke depan, manakala ada peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (NACO/B-5)