BORNEONEWS, Muara Teweh ' Jajaran DPRD Kabupaten Barito Utara mengadakan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni 4-5 Oktober 2017.

Kunjungan kerja itu dalam rangka koordinasi sesuai dengan bidang dari tiga komisi yang ada di DPRD Barito Utara.

Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas mengatakan, Komisi I akan berkoordinasi dan mempelajari tentang penutupan lokalisasi di Balikpapan. Karena daerah itu dinilai berhasil mengatasi masalah tersebut . Sedangkan untuk di Kota Samarainda, Komisi I akan mengkoordinasikan mengenai kesehatan.

Selanjutnya, Komisi II melakukan mengkoordinasikan masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Komisi III mengenai lingkungan dengan menggandeng Badan Lingkungan Hidup .

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Taufik Nugraha mengatakan, pada Rabu (4/9/2017) pihaknya akan bertamu ke Pemkot Samarinda untuk membahas mengenai kesehatan. Khususnya terkait penanganan demam berdarah, tenaga medis, bidan, serta lainnya. Kemudian pada Kamis (5/9/2017), Komisi I akan beranjak ke Kota Balikpapan.

Menurut Taufik, alasan memilih Kota Balikpapan sebagai tujuan kunjungan kerja mengenai penutupan lokalisasi karena daerah itu dinilai berhasil sehingga tidak ada lagi lokalisasi di sana.

Hal itu berkenaan dengan program pemerintah pusat tentang bebas lokalisasi pada 2019 dan masih aktifnya Lembah Duren alias Merong di Kabupaten Barito Utara.

'Ini merupakan program pemerintah pusat bahwa pada 2019 nanti sudah harus bebas dari lokalisasi di semua daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dewan perlu melakukan koordinasi bagaimana cara penanganannya, pembinaannya, pemulangan, serta banyak hal yang mesti di tanyakan di Balikpapan,' ujar Taufik.

Di momen berbeda, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara Amir Mahmud, menyebutkan bahwa pihaknya juga melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan dalam rangka mengkaji masalah BUMDes. Hal ini terkait dengan pengelolaan ADD dan DD yang cukup besar .

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Tajeri, mengatakan bahwa komisinya akan melakukan koordinasi atau pengkajian terkait dengan lingkungan hidup. Khsususnya sistem reklamasi yang benar serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak perusahaan sebelum, sedang, atau sesudah operasional dan juga sikap pemerintah daerah. (RAMADANI/B-3)