BORNEONEWS, Nanga Bulik - Lima fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau menyatakan setuju dan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut nota keuangan dan ranperda APBD tahun anggaran 2018.

Pernyataan itu disampaikan seluruh juru bicara fraksi-fraksi pendukung DPRD pada saat rapat paripurna DPRD Lamandau, Rabu (4/10/2017) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas pidato Bupati Lamandau tentang pengantar nota keuangan dan R-APBD 2018 yang disampaikan pada 2 Oktober 2017 lalu.

Meski secara umum ke-5 fraksi yang ada menyatakan setuju untuk membahas lebih labjut nota keuangan dan R-APBD tahun 2018 yang telah disampaikan Bupati sebelumnya, namun beberapa diantaranya tetap memberikan masukan dan catatan penting.

Seperti yang disampaikan fraksi Partai Golkar. Melalui juru bicaranya Triyono, disebut bahwa pemerintah melalui dinas terkait harus juga betul-betul mencarikan solusi terkait imbas dari adanya larangan pembakaran hutan dan lahan untuk berladang. Golkar tidak menginginkan jika tidak adanya solusi tepat dan jitu dalam menyikapi larangan itu dapat menimbulkan masalah baru, misalnya krisis pangan atau bahkan krisis sosial.

"Golkar mendukung mendukung kebijakan larangan karhutla sekaligus menyesalkan tidak adanya solusi. Apa upaya pemerintah sejauh ini Akibat tidak adanya solusi jitu atas larangan ini, kami takut nanti terjadi kerawanan pangan bahkan sosial," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara dari fraksi PAN, Wardi Ningsih. Menurutnya, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

"Jadi, saran kami hendaklah pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dilaksanakan dengan skala prioritas lebih dibandingkan yang lain. Misalnya pembangunan taman yang belum terlalu prioritas," ucap satu-satunya anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Lamandau ini.

Di tempat yang sama, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Helkia Penyang, menyatakan kesiapan fraksinya untuk membahas nota keuangan dan R-APBD 2018 lebih jauh lagi, seraya juga menekankan akan pentingnya peningkatan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. (HENDI NURFALAH/B-8)