Kejaksaan Temukan Banyak Kejanggalan Pada Surat Tanah yang Dikeluarkan BPN

Oleh Naco
06 Oktober 2017 - 20:12 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Banyak kejanggalan yang ditemukan penyidik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasioan (BPN) Kabupaten Kotim.

Terutama saat mencari data-data terkait kasus tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 9,9 Sampit dan program pengadaan tanah melalui inventarisasi, penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Salah satu kejanggalan yang ditemukan yakni, adanya surat ukur tanah sementara gambar ukur tidak ada sehingga sempat menuai tanda tanya penyidik.

"Gambar ukurnya tidak ada, surat ukurnya ada saja," kata salah seorang penyidik, Jumat (6/10/2017) saat menggeledah gudang arsip di beberapa ruangan kantor BPN itu.

Tidak hanya itu mereka juga sempat membuka buku register surat di mana ada beberapa nomor surat tanah yang tidak dimuat. "Kenapa nomornya diloncat seperti ini," kata seorang penyidik yang membuat petugas BPN saat itu bungkam tanpa jawaban.

Akibatnya buku itupun disita jaksa termasuk buka agenda keluar masuk surat, serta buku peminjaman dokumen tanah, di situ terlihat ada sejumlah pejabat BPN yang melakukan peminjaman. Namun ada juga yang melakukan peminjaman dan meminta kopi surat tanah tidak dicantumkan di buku itu.

Termasuk mantan kepala BPN Jamaludin yang baru-baru ini meminta sejumlah dokumen di BPN. Sementara, kepala BPN Arya Ismana mengklaim Jamaludin tidak pernah meminjam atau meminta dokumen melaluinya. Namun saat ditanya anak buahnya mereka mengakui kalau mantan kepala BPN ada meminta dokumen dengan mereka.

Sementara itu surat asli tanah IP4T yang berjumlah 190 yang diterbitkan BPN dari penggeledahan yang ditemukan hanya 132 saja, yang lain di mana tidak diketahui keberadaannya.

Termasuk yang menjadi tanda tanya penyidik terkait adanya kopi surat tanah IP4T di Kelurahan Baamang Hulu, namun saat dicari aslinya di BPN tidak ada. Termasuk surat tugas ukur petugas di Baamang Hulu juga tidak ada.

"Aneh kan tidak ada, kita minta kemarin diberi saja kopinya. Saat dicari yang asli tidak ada," tegas seorang penyidik.(NACO/B-11)

TAGS:

#Korupsi #Pertanahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Mantan Sekda Ikut Berkompetisi dalam Pilkada Barito Timur 2024

23 April 2024 - 19:11 WIB

Eskop menambahkan, sebagai pimpinan partai dirinya bertanggung jawab menjemput amanah masyarakat itu agar program di kabupaten kelak selaras dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemkab Lamandau Terus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir

23 April 2024 - 19:00 WIB

Sejumlah desa di Kabupaten Lamandau masih terdampak banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

23 April 2024 - 18:50 WIB

Penyandang disabilitas selama ini kerap kali terabaikan dan sering ditemukan kasus diskriminasi dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara.

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

23 April 2024 - 18:40 WIB

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lamandau dalam beberapa hari terakhir membuat debet air di sejumlah sungai terus naik dan meluap hingga ke pemukiman penduduk.

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

23 April 2024 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPRD KaltengSiti Nafsiah meminta supaya peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi, kabuopaten dan kota.

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

23 April 2024 - 18:21 WIB

Sekretaris DPW Partai NasDem Kalteng,Mukarramah dalam keterangan konferensi pers, pada Selasa 23 April 2024, mengungkapkan bahwa hal tersebut dalam rangka suksesi Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.