Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Faisal Basri: Ada Kebijakan Menteri yang Salah Soal Turunnya Jumlah Petani

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 10 Oktober 2017 - 07:06 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Boleh saja mengejar tingkat produktivitas pertanian, akan tetapi nasib usaha pertanian terutama oleh masyarakat, tidak boleh dikalahkan dengan kejar target produktivitas. Saat ini, jumlah penduduk petani sangat turun drastis. Menurut Ekonom Nasional, Faisal Basri, hal ini menunjukkan ada andil kebijakan menteri pertanian yang salah.

Saat ini, jumlah lahan pertanian yang dimiliki petani jauh menyusut. Bertambah parah pula jika dikaitkan dengan jumlah petaninya. Sebab saat ini, petani yang dulu menguasai lahan, kini turun kelas menjadi hanya buruh tani.

Kenapa demikian, menurut Faisal karena terpola hal yang tidak baik dan berlangsung terus-menerus. Orang menjadi petani, sekarang ini bukan kejar untung tetapi hanya karena unntuk bertahan hidup, dan mereka orang yang tua-tua. Generasi muda hampir tidak ada yang tertarik, karena tidak menjanjikan.

Kedua, pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan petani. Irigrasi tidak diperhatikan akhirnya tanah yang dulunya subur tidak lagi dapat pasokan air lalu tidak subur. Datanglah pengembang perumahan, lalu dijuallah aset petani ini. Lalu mereka bergantung jadi buruh tani.

'Penguasa lahan pertanian bukan lagi petani, tetapi yang bertahan adalah mereka para korporasi. Petani kita jadi buruh saja. Generasi muda sudah tidak lagi tertarik jadi petani. Orang sekarang ini lebih baik jadi pemulung daripada terjun ke pertanian karena penghasilan memulung dua kali lipatnya. Ini harus diselesaikan," kata Faisal.

'Ini salah siapa Ada andil kebijakan Menteri Pertanian yang salah dan harus dikritik. Tetapi ya jangan-jangan petani mau pas dikasih bantuan traktor oleh Menteri, kemudian diam misalnya,' sambung dia.

Di antara imbas kebijakan yang kurang pas itu, saat ini sekitar 65% petani termiskin menerima 3% subsidi pupuk, sedangkan 1% petani terkaya justru menikmati 70% subsidi pupuk, dan 5% petani terkaya menikmati 90% subsidi pupuk.  'Rezim 10 tahun yang sebelumnya pun, ikut andil dalam menyusutnya jumlah petani di Indonesia. Karena paket kebijakannya tidak sampai 'mengamankan' kesana. (ROZIQIN/B-5)

Berita Terbaru