BORNEONEWS, Palangka Raya - Saat menerima kunjungan kerja dari DPRD Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, (12/10/2017), pihak DPRD Kota Palangka Raya justru merasa mendapat masukan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra yang menjadi pimpinan saat menerima kunjungan DPRD HSU dan Tanah Laut.

"Dalam perkembangan pembicaraan ada beberapa hal penting yang justru dapat menjadi masukan bagi anggota DPRD Kota Palangka Raya, termasuk pembahasan terkait dengan penerapan program anggaran DPRD dari implementasi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD," kata Beta seusai memimpin pertemuan.

Pada intinya menurut Beta dengan keluarnya PP 18 Tahun 2017 tersebut DPRD di daerah segera membuat perda sebagai acuan bagi daerah.

"PP 18 tahun 2017 ini maka menjadi amanat peraturan yang lebih tinggi, sehingga masalah yang perlu diperhatikan adalah hitungan persentase tunjangan-tunjangan dan kewajiban keuangan yang akan dibayarkan pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka peningkatan kinerja kedewanan dan diatur dalam Perda," kata politisi PAN ini.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Beta, setiap DPRD di daerah tentu memiliki mekanisme yang kembali diatur oleh lembaga di daerah.

"Tentu akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang ada," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)