BORNEONEWS, Palangka Raya ' Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong meminta pihak perusahaan kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng-1 dibuka untuk umum, sehingga memberi kesempatan masyarakat setempat menggunakan akses penghubung jalan tersebut.

Selama ini, pembangunan jembatan itu tertutup bagi warga, alias hanya untuk aktivitas tambang dan perusahaan kontraktor pengembang PLTU saja.

Alhasil, Arton pun mendapat keluhan warganya. Karena itu ia mencoba memediasi dua kepentingan tersebut agar ada jalan tengah.

Memang, sebelum masuk lokasi PLTU Kalteng-1 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gumas, sekira 5 jam perjalanan darat ditempuh dari Palangka Raya, akan dijumpai sebuah jembatan penghubung yang dibangun perusahaan. Akses inilah yang ditutup perusahaan.

'Ada keluhan masyarakat bahwa dilarang menggunakan fasilitas jembatan yang ada. Saya pikir kehadiran perusahaan di Indonesia adalah supaya saling membantu. Saya sadar Pemkab Gumas belum bisa membangun jembatan ke Tumbang Kajuai. Tetapi ya saya kira perlu kebijakan dengan cara diatur,' kata Arton.

'Tidak bisa sebuah perusahaan hadir hanya untuk bertindak ekslusif. Kalau jalan dan jembatan, saya pikir wajar masyarakat bisa menikmati. Kalau kehadiran SKL tidak beri manfaat ke masyarakat sekitar, maka akan ada tantangan masyarakat. Kecuali itu area operasional dan membahayakan,' tambahnya.

Demi fungsi sosial seperti itu, tandas Arton, harus peka. Di sisi lain kalau masyarakat menggunakan klotok maka dari sisi ekonomi akan makan biaya dan juga rawan. Karena itu atas nama Pemkab Gumas Arton meminta solusi agar diatur jam buka tutupnya saja.

Lalu apa kata pihak perusahaan Presiden Direktur SKS Listrik Kalimantan (SLK), Lokita Prasetya, Selasa (17/10/2017) mengatakan, ditutupnya jembatan penghubung itu bukan tanpa sebab. Justru jika masyarakat bebas menggunakan jembatan itu, kerawanannya sangat tinggi.

'Ketika operasional, jalan dan jembatan itu akan jadi lalu lalang truk muatan batubara untuk suplay bahan bakar PLTU. Jadi konsen utamanya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi lebih kepada urusan keselamatan. Sebab kalau nanti ada kecelakaan, maka tambangnya bisa ditutup pemerintah. kami akan sosialisasi ke desa-desa,' terang dia.

Nantinya, lanjut dia, akan dibikinkan jembatan tersendiri, yang peruntukannya adalah untuk penyeberangan orang, bukan kendaraan batubara. Lokasi jembatan akan dibangun persis di sebelah jembatan yang sekarang ada.

'Jadi bukan berarti tidak boleh lewat, bukan tidak ada akses sama sekali, itu tetap kami pikirkan. Saya bikinkan jembatan sendiri, disebelahnya, untuk jembatan orang/penyeberangan tersendiri,' katanya. (ROZIQIN/B-5)