BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Guna menyampaikan hasil rapat gabungan badan anggaran DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) bersama tim anggaran Pemkab Kobar terhadap kebijakan umum anggaran dalam penyusunan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Kamis (19/10/2017) digelar rapat paripurna terkait hal tersebut.

Rapat Paripurna ke VI masa sidang 3 tahun sidang 2017 yang dihadiri oleh 21 dari 30 anggota DPRD Kobar ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kobar Muhammad Rusdi Gozali. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah, mewakili Bupati Kobar Nurhidayah yang saat ini masih bertugas di luar daerah.

Setelah hasil rapat gabungan badan anggaran tersebut dibacakan oleh anggota tim anggaran DPRD Kobar Akhlani Maskur, dilanjutkan dengan penandatanganan kebijakan umum anggaran oleh Wakil Bupati Kobar dan Wakil Ketua I DPRD Kobar.

Dalam sambutan Bupati Kobar yang dibacakan oleh Wabup, disampaikan beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan dan mengawal pertumbuhan ekonomi.

"Seperti proteksi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 6 sampai 6,3 persen, laju inflasi ditargetkan pada kisaran 3,60 persen, menurunkan angka pengangguran terbuka yang diperkirakan 5 sampai 5,3 persen dan menurunnya jumlah angka kemiskinan sebesar 9,5 sampai 10 persen," jelas Wabup.

Untuk itulah, lanjutnya, diperlukan sinkronisasi antarkegiatan, baik dalam program satu SKPD maupun antar-SKPD. (WAHYU KRIDA/B-2)