BORNEONEWS, Buntok ' Ketua DPRD Barito Selatan, Tamarzam menyebutkan tidak ada alasan pembangunan di desa tidak maju, karena sudah ada anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang disediakan pemerintah.

Jadi tidak ada alasan lagi untuk desa tidak maju, karena pembangunan desa tidak lagi bersumber dari APBD saja, tapi juga dari APBN," kata Tamarzam, Selasa (31/10/2017).

Dia mengatakan setiap tahun desa mendapatkan ADD dan DD sekitar Rp1,1 miliar sampai Rp1,4 miliar. Besarannya tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya.

Untuk ADD sudah jelas penggunaannya 60 persen untuk pembangunan desa dan 40 persen untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Beda dengan dana desa untuk pembangunan mencapai 89,7 persen.

Pembangunan itu meliputi infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan serta ekonomi kerakyatan. Dia mencontohkan bila di desa tidak ada rumah petugas kesehatan, maka bisa digunakan anggaran tersebut.

"Begitu juga untuk pendidikan, misalnya ada kursi sekolah yang rusak tidak usah meminta bantuan ke dinas dan bupati, tapi bisa digunakan anggaran desa tersebut,' jelasnya.

Dia menegaskan tantangan terbesarnya dalam membangun desa adalah masih keterbatasan SDM. Kekhawatiran pun muncul jika dana sebesar itu disalah gunakan.

Untuk itu diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD dan dana desa agar sesuai peruntukannya yakni meningkatkan pembangunan di desa.

'Yang pasti gunakan sesuai peruntukannya, lebih penting lagi laporan pertanggungjawabannya harus dibuat dengan benar. Jika dilakukan sesuai maka tidak ada kepala desa yang berurusan dengan hukum,' tandasnya. (URIUTU DJAPER/B-6)