BORNEONEWS, Sampit - Pembangunan sabuk Pantai Ujung Pandaran, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya ditunda. Walaupun sabuk tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menahan abrasi aset wisata andalan kabupaten tersebut.

"Dari informasi yang didapat dari kementrian, lelang untuk konsultan pengawas gagal. Sehingga rekanan pengerjaan fisik akhirnya mundur, karena takut tidak selesai pada tahun ini," ujar Kepala Dinas Perikanan Kotim Harianto, Kamis (2/11/2017).

Lelang pembangunan sabuk Pantai Ujung Pandaran sudah dilakukan sejak awal tahun, namun gagal karena tidak ada peminat. Bahkan ketika lelang diulang pun, hasilnya tetap sama yakni belum ada perusahaan yang berminat.

Heriyanto mengatakan, pemeritah daerah menyesalkan belum bisa terlaksananya pembuatan sabuk pantai itu. Namun karena penundaan memang akibat kendala teknis, pemerintah daerah bisa memakluminya.

"Pembangunan sabuk pantai ini sangat dibutuhkan agar kerusakan akibat abrasi tidak makin parah. Tapi kita juga tidak ingin pengerjaannya dipaksakan hanya karena ingin mengejar waktu, tapi nanti hasilnya buruk. Sehingga kami menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pemerintah pusat," kata Heriyanto.

Dimana dirinya mengungkapkan bahwa sebenarnya pelelangan untuk pekerjaan fisik sudah ada pemenangnya. Namun karena konsultannya gagal, sehingga tidak dapat melakukan pengerjaan akibat waktunya juga tidak cukup.

Pemasangan sabuk pantai berupa kantong serat kain kuat berbentuk semacam pipa besar berdiameter satu meter yang akan diisi pasir merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya tim pemerintah pusat sudah melakukan survei dan penentuan titik nol pembuatan sabuk pantai sepanjang 2.500 meter.

Menurut Heriyanto, untuk membangun sabuk pantai sepanjang 2.500 meter ditambah jarak pembatas di setiap 20 meter sehingga total panjang sabuk menjadi 3.000 meter itu, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp13 miliar.

Namun mempertimbangkan waktu yang tersisa cukup singkat, pembangunan sabuk pantai pada 2017 ini rencananya hanya dilakukan sepanjang 1.200 meter dengan biaya sekitar Rp6 miliar lebih. Tetapi karena hal itu ditunda, maka pemerintah daerah berharap bisa segera terealisasi pada 2018 mendatang. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)