BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Seruyan Bahrun Abbas mengatakan, hasil evaluasi atas penyaluran dana desa di kabupaten tersebut masih ditemui kekurangan dan kelemahan.

Bahrun menyampaikan itu saat jadi pembicara pada rapat koordinasi dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2017, yang berlangsung di gedung Serba Guna Kuala Pembuang, Kamis (2/11/2017).

Di mana dalam kegiatan itu, hadir seluruh kepala desa yang ada berada di Kabupaten Seruyan, serta narasumber utama dari pihak Kementerian Keuangan RI.

Menurut Abbas, dalam evaluasi atas penyaluran dana desa tahap I, didapati kurangnya sumber daya aparatur desa dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2017 yang dinilai tidak sesuai. Sehingga hal itu mempengaruhi laporan konsolidasi Pemkab Seruyan ke pemerintah pusat melalui aplikasi OMSPAN.

"Para kepala desa termasuk bendahara desa saat ini dalam menyampaikan laporan realisasi dan pertanggung jawaban dana desa, tanpa disertai surat pengantar dari kecamatan atau diverifikasi terlebih dahulu. Bahkan masih banyak yang langsung ke BPKAD. Sehingga itu memperlambat proses pelaporan," kata Abbas.

Sementara itu, berdasarkan hasil laporan konsolidasi dana desa tahap I tahun 2017, laporan realisasi dana desa baru mencapai 62,27 persen dengan tingkat capaian output sebesar 53,63 persen.

"Untuk pagu dana desa tahap I yang diperuntukkan untuk desa-desa di Seruyan, seluruhnya mencapai Rp48.173.879.400. Dan untuk desa yang sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap satu terdapat sebanyak 80 desa, sementara puluhan desa lainnya belum menyampaikan hingga saat ini," ungkap Abbas. (PARNEN/B-5)