BORNEONEWS, Sukamara - Pemkab Sukamara belum menyiapkan anggaran untuk dinas baru yang akan dibentuk. Sebab, masih menunggu perda sebagai dasar pelaksanaan.

"Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) belum kita siapkan," kata Bupati Sukamara Ahmad Dirman, Kamis (2/11/2017).

Menurut Dirman, karena belum ada Perda, pihaknya tidak bisa mengadakan anggaran untuk DPPPA-KB. Namun, apabila dinas tersebut nantinya terbentuk pada tahun 2018 mendatang, maka akan dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tanbahan (ABT).

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Sukamara, Ahmad Faizin mengatakan, sebelum Raperda pembentukan dinas baru diserahkan ke anggota DPRD untuk dibahas, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Konsultasi ini memang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dewan, agar nantinya saat dilakukan pembahasan oleh pihaknya tidak ada hambatan," jelasnya.

Faizin mengatakan, pembentukan dinas baru tersebut ditargetkan selesai atau terbentuk pada akhir tahun 2017.

"Sesuai arahan bupati, bahwa dua instansi tersebut harus selesai pada tahun ini juga, agar pada tahun 2018 mendatang sudah bisa berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun dan dipersiapkan," ujar Faizin. (NORHASANAH/B-2)