BORNEONEWS, Palangka Raya ' Proyek Pengadaan disebut paling rawan penyimpangan oleh Deputi Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hery Nurudin, saat datang ke kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di Kota Palangka Raya, Jumat (3/11/2017).

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Pemprov Kalteng menempatkan orang yang tidak mudah terima pesanan.

'Maka dari itu KPK mendorong agar para pihak yang ada dipengadaan barang dan jasa adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, tahan interpensi, tahan teror, dan bisa menolak pesanan,' kata Hery.

Guna menghindari penyimpangan, sambungnya, banyak hal yang harus diperbaiki. Mulai dari sistem, orang di dalamnya, sampai dengan membangun budaya anti korupsi.

'Jujur saja, karena dua sektor pengadaan barang serta perizinan ini paling rawan, maka perlu perhatian serius pemerintah. Agar tidak terjadi praktik tidak terpuji,' ucapnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kalteng Mugeni saat menyambut kedatangan tim KPK, mengatakan bahwa kedatangan lembaga anti rasuah tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi di Kalteng.

Menurut Mugeni, hal utama yang menjadi perhatian pemerintah untuk dihindari ialah tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan memperkuat rencana aksi. 'Semakin besar rencana aksinya, maka akan semakin sempit ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Karena itu, persempit peluangnya,' kata Mugeni.

'Kalau semua sistemnya sudah bagus, itu menurunkan secara signifikan perilaku koruptif. Jadi semuanya menjadi perhatian pemerintah, tak hanya soal pengadaan dan perizinan,' pungkasnya. (ROZIQIN/B-3)