BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Rudianur prihatin dengan rendahnya daya serap beras lokal di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Padahal, Pemkab Kotim telah mewajibkan ASN menggunakan beras lokal untuk konsumsi sehari-hari.

Persoalan ini, menurut dia, harus jadi perhatian pemerintah kabupaten. "Nah inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah kita, pemasaran pertanian warga tidak semudah yang dikira selama ini," kata dia, Minggu (5/11/2017).

Rudianur melanjutkan, tingginya animo petani untuk mewujudkan swasembada beras harus didukung penuh semua pihak. Salah satu caranya dengan membeli produk yang dihasilkan petani lokal. Rendahnya daya beli masyarakat juga harus jadi perhatian dan dikaji ulang.

"Saya sudah menduga persoalan di Kotim yang pasti dihadapi pangsa pasar. Meski petani dengan susah payah menghasilkan produk pangan yang berkualitas, masih belum ada jaminan harga dan pasar yang stabil," ungkapnya.

Ia berpendapat, saat ini yang diperlukan ialah mengubah pola pikir masyarakat. Jangan sampai lebih bangga menggunakan dan membeli hasil pertanian dari daerah lain ketimbang produk lokal. "Jika pola pikir itu terjadi, sampai kapanpun petani di Kotim akan tetap kesulitan mencari pasaran hasil pertanian mereka," ucapnya.

Padahal, menurutnya, beras lokal tidak ada beda dengan dari luar daerah. Bahkan beras lokal lebih sehat dan alami karena tidak menggunakan campuran pemutih dan bahan kimia. Namun, anehnya justru yang alami ini tidak diminati.

"Itu yang harus dilihat, kualitas beras kita jelas. Kami sangat berharap masyarakat bisa mencintai dan menggunakan produk lokal terutama kalangan ASN," pungkasnya. (NACO/B-3)