Putusan Sela Ditolak Majelis Hakim, Sidang 4 ASN Kobar Terus Berlanjut

Oleh Wahyu Krida
06 November 2017 - 13:46 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun yaitu Hakim Ketua AA Gde Agung Parnata dan Hakim Anggota Muhammmad Iqbal serta Mantiko Sumanda dalam sidang putusan sela yang dibacakan dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra, Senin (6/11/2017) memutuskan menolak eksepsi penasehat hukum (PH) empat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadikan terdakwa terkait sengketa lahan Balai Benih Pertanian yang berlokasi di Jalan Padat Karya , Gang Rambutan Kelurahan Baru antara keluarga ahli waris Brata Ruswanda melawan Pemkab Kobar.

"Karena itulah sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun sidang di skors selama seminggu dan akan digelar lagi, Senin (13/11/2017) untuk memberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi dalam persidangan," jelas Hakim Ketua.

Meski begitu, Rahmadi G Lentam selaku PH keempat ASN tersebut mengatakan pihaknya tetap menghormati putusan hakim ini. "Karena apapun putusan sela yang dikeluarkan hakim, terdakwa juga tidak punya peluang untuk melakukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut. Kecuali bila putusannya batal demi hukum maka jaksa berhak melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Tapi bila dakwaan dianggap sah dan eksepsi PH terdakwa tidak dapat diterima sebagian dan nantinya diperiksa di pokok perkara, maka secara prinsip itu betul. Persoalan siapa pemilik hak atas lahan tersebut itulah yang akan dibuktikan dipersidangan nanti," jelas Rahmadi.

Pasalnya, lanjut Rahmadi, secara perdata sudah terdapat putusan yang menjelaskan bahwa lahan yang disengketakan tersebut adalah milik Pemkab Kobar. Putusan MA juga memperkuat putusan di tingkat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 3120 K/PDT/20 tahun 2014 yang menolak provisi penggugat (ahli waris Brata Ruswanda) secara keseluruhan, serta menilai gugatan kedaluwarsa.

"Kan sudah ada putusan 3120 tersebut. Nanti kita akan liat apakah putusan tersebut palsu atau tidak. Demikian juga, nantinya dalam proses persidangan kita lihat apakah surat yang disebut palsu seperti surat keputusan Gubernur atas lahan tersebut palsu atau tidak. Kalau hal tersebut dianggap palsu, maka hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut akan dipanggil sebagai saksi termasuk hakim MA yang sudah mempertimbangkan putusan tersebut," jelas Rahmadi.(WAHYU KRIDA/B-8)

TAGS:

#Sengketa Tanah

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanjmuda.

Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

18 April 2024 - 23:40 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

18 April 2024 - 23:30 WIB

Melalui penetapan tersebut, Rio memastikan penyidikan dari kasus Iptu AS ini sedang dalam tahap perampungan berkas di bawah penanganan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

18 April 2024 - 23:20 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggandeng para pendamping desa untuk membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah setempat mengurus legalitas badan usaha.

Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

18 April 2024 - 23:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan berbaikan dua jembatan penghubung antarkecamatanyang menjadi sendi aktivitas masyarakat setempat.

Pemkab Sukamara Maksimalkan Sumberdaya Petani untuk Pertanian Terintegrasi

18 April 2024 - 23:00 WIB

Melalui melalui konsep pertanian terintegrasi pendapatan petani bisa bertambah dengan memanfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satuan lahan petani.

Anggota DPRD Harapkan Dinas Damkar Kedepan Lebih Baik Lagi

18 April 2024 - 22:50 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Surianoor mengharapkan kedepannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara lebih baik lagi.

Peduli Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau, Macan Kapuas Berikan Bantuan

18 April 2024 - 22:40 WIB

Tim Resmob Satreskrim Polres Kapuas atau Macan Kapuas dan Jos Gandos menggelar aksi sosial dengan memberikan sejumlah bantuan sembako kepada korban terdampak kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

Polsek Arut Pantau Kenaikan Air Banjir

18 April 2024 - 22:30 WIB

Dalam rangka aksi tanggap siaga bencana, Polsek Arut Utara (Aruta) jajaran Polres Kotawaringin Barat (Kobar), melakukan pemantauan dan pengecekan lokasi terdampak banjir di Desa Nanga Mua, Kecamatan Aruta.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bengkayang Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia