BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo meminta agar hasil reses dewan jadi acuan di penganggaran, terlebih disinkronkan dengan hasil musrenbang eksekutif.

Dengan demikian hasil reses dewan bisa dianggarkan di APBD murni 2018. Pasalnya selama ini program didominasi berasal dari eksekutif tanpa mengakomodasi kepentingan dan hasil reses dewan.

Sebab setahunya saat pembahasan anggaran di DPRD sinkronisasi hasil reses dan Musrenbang itu harus dilakukan, karena dewan sebagai wakil rakyat juga punya beban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan milik konstituennya.

Meskipun demikian, menurut Handoyo hasil reses dan Musrenbang perlu diungkapkan dalam pembahasan anggaran agar menjadi perhatian. Setidaknya dari sekian usulan masyarakat ada beberapa yang direalisasikan.

"Sehingga program daerah tidak melulu dari atas ke bawah, tapi yang lebih penting aspirasi dari bawah," katanya Rabu (8/11/2017).

Sebagai wakil rakyat, DPRD tentunya tidak ingin laporan hasil reses hanya ditumpuk tanpa direalisasikan.

Padahal, laporan dalam aspirasi masyarakat itu dibutuhkan dan menjadi salah satu unsur sebagaimana amanat undang-undang dalam membuat rencana pembangunan.

Demi harmonisasi hubungan DPRD, Pemkab, dan masyarakat, Handoyo mengharapkan tim anggaran pemkab dan DPRD tanggap terhadap hasil reses yang telah disampaikan agar reses jangan hanya jadi ajang seremonial belaka. (NACO/B-6)