BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Badan Pusat Statistik sebagai lembaga independen dalam penyajian data mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki. Sehingga, pihak manapun tidak bisa mengintervensi hal tersebut, tak terkecuali pemerintah daerah.

"Kami sudah berkerja sesuai dengan SOP. Data yang kami sajikan skala nasional dan bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah," kata Kepala BPS Kapuas Hery B, Selasa (14/11/2017).

Contohnya, seperti data BPS terkait persentase rumah tangga pengguna sumber air bersih di Kapuas yakni yang hanya mencapai 38,26 persen. Kemudian persentase yang menggunakan sumber air minum layak mencapai 28,10 persen.

'Kalau ada yang mengatakan data kita kurang valid, dia ada dasar tidak. Setiap omongan harus punya dasar. BPS sendiri setiap mengatakan (menyajikan data) punya dasar. Kalau data dia valid dan mau membandingkan, oke. (Tapi) apakah sama dengan standar yang kita pakai,' kata Hery.

Kendati demikian, Hery menambahkan terjadinya perbedaan data merupakan hal yang biasa. 'Bagi kami ini hal yang biasa terjadi. BPS memang setiap mengeluarkan angka ada yang suka dan ada yang tidak suka. Petugas BPS yang turun melakukan survey sebelumnya telah diberikan pelatihan,' kata dia.

Adapun air minum layak dan bersih menurut BPS, adalah air minum yang terlindungi, menampung air hujan atau mata air dan sumur terlindung, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Hal ini tidak termasuk air kemasan, penjualan keliling SEPERTI melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindungi.

sebelumnya, Direktur PDAM Kabupaten Kapuas, Widodo, menilai data dari BPS kurang valid. 'sumber air bersih dari kita saja sudah 37%, belum lagi dari Dinas PU ada Pamsimas, sumur bor, sumur gali. Jadi, harusnya persentasenya lebih dari itu,' katanya. (DJIMMY NAPOLEON/B-11)